Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta, S.T., M.T., menghadiri Workshop Optimalisasi Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah, di Gedung BPK RI Provinsi Bali, Senin (9/12/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat dari berbagai instansi dan difokuskan untuk meningkatkan pemahaman terkait mekanisme penyelesaian kerugian daerah sesuai regulasi.

Pelaksanaan Workshop ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penyelesaian kerugian daerah berjalan efektif dan sesuai prosedur, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Workshop ini mengacu pada sejumlah peraturan penting, di antaranya, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Non Bendahara atau Pejabat Lain.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memahami lebih dalam tentang tata cara penyelesaian kerugian daerah, yang meliputi pelaksanaan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mekanisme tuntutan ganti rugi. Workshop ini juga menjadi ajang untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dalam sambutannya, Sekda Karangasem menyampaikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Penyelesaian ganti kerugian daerah harus dilakukan sesuai regulasi yang berlaku agar tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan keuangan, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam mencegah kerugian yang sama di masa depan,” ungkapnya. (Prokopim)