Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menegaskan pelaksanaan tugas kedinasan secara work from home (WFH) sebagai bagian dari transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Penegasan ini ditujukan kepada seluruh perangkat daerah, unit kerja, hingga lurah di lingkungan Pemkab Karangasem.

Dalam kebijakan tersebut, pelaksanaan WFH ditetapkan selama satu hari kerja dalam satu minggu, yakni setiap hari Jumat, dan mulai diberlakukan sejak 10 April 2026.

Kepala perangkat daerah diminta memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal melalui kombinasi fleksibilitas antara work from office (WFO) dan WFH, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, karakteristik pekerjaan, serta kondisi objektif masing-masing unit kerja.

Selain itu, pengaturan absensi bagi ASN yang melaksanakan WFH dilakukan melalui aplikasi presensi dengan skema penugasan. Pegawai diwajibkan melakukan scan in pada pukul 05.30 – 06.30 Wita dan scan out pada pukul 13.00 –19.00 Wita dari lokasi tempat tinggal masing-masing, serta tetap berada dalam pengawasan dan verifikasi atasan langsung.

Dalam mendukung akuntabilitas kinerja, setiap ASN yang menjalankan WFH wajib menyusun dan melaporkan target kinerja harian kepada atasan langsung. Laporan tersebut juga harus diinput dalam aplikasi e-TPP sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi kinerja.

Lebih lanjut, kepala perangkat daerah diwajibkan menyampaikan laporan penghitungan penghematan anggaran sebagai dampak penerapan transformasi budaya kerja ini. Laporan mencakup efisiensi pada berbagai komponen belanja seperti listrik, air, telepon, bahan bakar, hingga perjalanan dinas, yang disampaikan setiap bulan kepada Sekretaris Daerah.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem diharapkan dapat mendorong budaya kerja yang lebih fleksibel, adaptif, serta berorientasi pada kinerja dan efisiensi, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.(Diskominfo)