Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa, SH., MH. menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karangasem untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam penyampaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sekaligus memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, di Gedung DPRD Kabupaten Karangasem, Senin (6/7/2026).

Dua Ranperda yang disampaikan meliputi Ranperda tentang pencabutan beberapa peraturan daerah di bidang retribusi daerah serta Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini menjadi bagian penting dalam penyesuaian regulasi daerah agar tetap selaras dengan aturan terbaru, sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rapat tersebut, Wabup Pandu juga memaparkan capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2025 yang melampaui target, realisasi belanja daerah, serta SiLPA tahun berjalan. Pemkab Karangasem juga menyampaikan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Pemkab Karangasem menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, mengevaluasi perangkat daerah dengan serapan anggaran rendah, serta mendorong arah kebijakan anggaran yang lebih tepat pada program prioritas daerah.

Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang tertib, terbuka, dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan kebijakan daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Karangasem. (Prokopim)