Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerja Sama dengan sejumlah instansi vertikal dan mitra strategis, bertempat di Gedung Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem,Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Karangasem, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta pimpinan instansi terkait, di antaranya Kejaksaan Negeri Karangasem, Kantor Pertanahan, Kementerian Agama, Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Badan Narkotika Nasional, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perbankan, serta Perumda Tirta Tohlangkir.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dalam laporannya menyampaikan bahwa kerja sama daerah merupakan upaya strategis untuk membangun sinergi antar pihak dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal maupun pihak ketiga. Selain itu, kerja sama juga menjadi instrumen untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah serta memperkuat implementasi program pembangunan yang terintegrasi.

Penandatanganan dilaksanakan meliputi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Kantor Kementerian Agama dan Kantor Pertanahan, Kesepakatan Bersama dengan Perumda Tirta Tohlangkir serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta Perjanjian Kerja Sama dengan berbagai instansi terkait dalam rangka pemanfaatan Mal Pelayanan Publik (MPP). Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa Nota Kesepakatan dan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani merupakan dasar hukum yang akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih teknis dan operasional, sehingga mampu memberikan kepastian peran, tugas, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem berharap terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas, khususnya melalui optimalisasi pemanfaatan Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat. (Diskominfo)