Pemerintah Kabupaten Karangasem menegaskan komitmen kuat dalam mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial nasional. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata pada Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta Selasa (3/2/2026).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) serta Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data sosial ekonomi terpadu.

Bupati Parwata menegaskan bahwa Pemkab Karangasem siap menjadi bagian aktif dalam implementasi digitalisasi bansos. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis data yang akurat dan terintegrasi.

“Pemkab Karangasem berkomitmen penuh mendukung digitalisasi bantuan sosial. Kami siap melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan, memperkuat kapasitas SDM aparatur, serta memastikan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan optimal agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegas Bupati.

Ia juga menekankan bahwa digitalisasi bansos merupakan instrumen penting untuk mencegah potensi ketidaktepatan sasaran, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran perlindungan sosial.

Lebih lanjut, Bupati Parwata menyampaikan kesiapan Pemkab Karangasem untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mendukung kebijakan satu data sosial ekonomi nasional, sebagai fondasi pembangunan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui partisipasi aktif dalam sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem berharap implementasi digitalisasi bantuan sosial dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial pemerintah.(Diskominfo)