Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata bersama Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bertempat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (02/02/2026).

Kehadiran pimpinan daerah Karangasem pada forum strategis nasional tersebut turut didampingi Ketua DPRD Kabupaten Karangasem I Wayan Suastika, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karangasem, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karangasem, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor antara eksekutif, legislatif, dan unsur pendukung pembangunan daerah.

Rakornas yang dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menjadi momentum penting dalam menyatukan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus menerima arahan langsung Presiden terkait evaluasi serta optimalisasi kinerja pemerintahan di tahun 2026.

Mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”, Rakornas menekankan pentingnya keselarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menyampaikan bahwa Rakornas ini menjadi forum strategis bagi daerah untuk memperkuat koordinasi, menyerap arahan kebijakan nasional, serta memastikan program prioritas pusat dapat diimplementasikan secara optimal di daerah, termasuk di Kabupaten Karangasem.

“Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Bupati Parwata.

Melalui keikutsertaan aktif pada Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengakselerasi program-program nasional, dengan tetap menyesuaikan pada kebutuhan dan potensi daerah.(Diskominfo)