Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Katalog Versi 6 secara during yang diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta admin PBJ dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, Senin (12/11/2026).

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan perangkat daerah dalam mengimplementasikan sistem E-Katalog Versi 6 sebagai platform terbaru pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Karangasem, Putu Diastra Utama, menekankan pentingnya pemahaman yang utuh terhadap mekanisme dan fitur E-Katalog Versi 6 agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Melalui penerapan E-Katalog Versi 6, seluruh PPK, PPTK, dan admin PBJ OPD diharapkan memahami alur pengadaan secara menyeluruh. Dengan menggunakan sistem ini, proses pengadaan akan berlangsung lebih transparan, terdokumentasi dengan baik, serta secara hukum dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Diastra.

Ia juga mengingatkan agar seluruh OPD senantiasa berkoordinasi dengan Bagian PBJ dalam setiap tahapan pengadaan, khususnya dalam masa transisi dan penyesuaian penggunaan E-Katalog Versi 6, guna meminimalkan kendala teknis maupun administratif.

Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif berdiskusi, terutama terkait penerapan teknis E-Katalog Versi 6 dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing OPD.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Diskominfo)