Baca Berita

SIDAK YUSTISI JARING 14 DUKTANG TANPA KTS

Oleh : | 25 November 2019 | Dibaca : 22 Pengunjung

Tim Yustisi Kabupaten Karangasem kembali beraksi. Kali ini tim gabungan yang terdiri dari unsur , Polisi, TNI, .Humas dan Protokol setda kabupaten karangasem, PPNS Kabupaten karangasem, Satpol PP kabupaten karangasem. dan dari kecamatan.menyisir salah satu koskosan di wilayah dangin seme, pemilik bapak trisno dan haji musda, dan di wilayah karanglangkung karangasem,pemilik kosan bapak trisna, itu menyisir wilayah untuk mengecek kelengkapan Administrasi penduduk pendatang yang tinggal di lingkungan tersebut, senin (25/11/19).

 

 

Kegiatan sidak kali ini, juga dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Kabupaten Karangasem, I wayan sutape, Seperti sebelumnya, tim kembali menciduk 14 orang penduduk pendatang.yang tidak memiliki Kartu Tinggal Sementara (KTS).

para penduduk pendatang ini mencoba berkelit dengan berbagai alasan seperti biasa karena tidak memiliki KTS diantaranya karena tidak mendapatkan SKCK dari tempat asalnya. Namun tim tidak mentoreril alasan apapun karena melanggar perda no 2 tahun 2012 tentang penyelengaraan penegakan penertiban kependudukan...mereka semua tetap dikenakan sangsi sesuai peraturan yang berlaku.


Sementara itu, dari jumlah duktang yang terciduk, dua orang diantaranya rupanya tidak mampu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).di kosan lingkungn karang langkung. Keduanya berdalih bahwa memiliki KTP dan saat ini sedang dibawa oleh para suaminya yang lagi bekerja berjualan,
pada pukul 19 :00 wita, sidak terus berlangsung pada sampai pukul 20:00 wita semua berjalan dengan aman dan lancar.

sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Karangasem, I wayan sutape mengatakan, sidak ini merupakan langkah untuk memberikan efek jera tergadap warga pendatang lainnya agar segera melengkapi administrasi seperti KTS.

"saya hanya menjalankan tugas di kenakan sangsi dalam artian kita supaya mengingtkan.. kami dari tim yustisi kabupaten karangasem, karna undang-undang kepedudukan sesuai perda, maka sangsi pidana dan administrasi dan msh merupakan pembinaan, makanya dikenekan perbup sebesar 50.000 ini masuk ke kas daerah. biar nanti tidak salah paham.nantinya,.ini mungut bukan pemungutan liar.. kami berikan kwitansi. gerakan ini berlaku diseluruh bali,untuk menertibkan penduduk pendatang, untuk taat terhadap perundang-udangan.penindakan ini masih sebagai administrasi.

"Ya dengan ini kita harapkan menjadi contoh dan efek jera bagi yang lainnya sehingga segera melengkapi keadministrasiannya," ujarnya.

Selain itu, kegiatan sidak ini juga bertujuan untuk menjaga kkondusifitas dan mengantisipasi kemungkinan masuknya teroris ke wilayah Kabupaten Karangasem. (Humas Karangasem)


Oleh : | 25 November 2019 | Dibaca : 22 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 



140x140

Bupati
Karangasem
I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos, MAP

140x140

Wakil Bupati Karangasem
I Wayan Artha Dipa, SH, MH

PENGADUAN
Galeri
Banner
Kritik Saran

Rizki Aryawan

2018-04-05 10:40:30

Jalan Amblas

Selengkapnya...

Yoga Aryawan

2018-03-08 11:09:08

Beasiswa

Selengkapnya...

ibu dani

2017-09-05 08:49:27

Pemeriksaan oleh SatpolPP

Selengkapnya...
Polling
Bagaimana Penilaian Anda Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pemkab Karangasem?
Statistik

Total Hits : 3278712

Pengunjung Online: 3